Sebelum lanjut membaca tulisan ini lebih jauh, mari kita samakan dulu persepsi. Tugas wajib pemimpin negara adalah mensejahterakan rakyatnya dan bangsanya, ingat ini adalah tugas, dan tugas harus dikerjakan dan diselesaikan tepat waktu. Apabila gagal diselesaikan maka pemimpin tersebut terbilang gagal dan harus dievaluasi, tugas masyarakat lah yang mengevaluasi kerja pemimpin tersebut. Apabila tugas tersebut dapat diselesaikan maka kewajibannya sebagai pemimpin telah terpenuhi, dan kewajiban merupakan keharusan, tidak ada reward untuk seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya.
Saya tahu tugas menjadi pemimpin sangatlah berat. Dalam agama yang saya anut, dosa besar bagi pemimpin apabila salah satu rakyatnya saja kelaparan, bayangkan bagaimana beratnya memimpin lebih dari 260 juta rakyat yang menurut Badan Pusat Statistik, 10,64% tergolong miskin pada tahun 2017, betapa berat pertanggungjawaban pemimpin kita kelak di akhirat nanti.
Apabila anda tidak setuju dengan dua paragraf di atas, ada baiknya anda tidak lanjut membaca tulisan ini karena perspektif kita sudah berbeda. Akan sulit bagi anda untuk mencerna tulisan saya.
Sebagai rakyat, seharusnya kita terus mengontrol kerja pemimpin-pemimpin kita. Selain mengontrol, kita juga harus menunjang dan melaksanakan program-program kerja yang dicanangkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Tidak ada pemimpin yang berhasil tanpa rakyatnya yang aktif mendukung kerja pemimpin tersebut.
Sebaliknya, pemimpin seharusnya mendukung aktifitas kehidupan rakyatnya. Roda ekonomi tidak akan berputar apabila sektor-sektor pendukung ekonomi tersebut tidak menunjang. Pemimpin hanya cukup menunjang sektor-sektor pendukung tersebut. Misalnya, infrastruktur dan pra-sarana, jalan-jalan yang baik akan menunjang distribusi yang baik, pemerintah hanya cukup membuat jalan yang baik dan biarkan rakyatnya menggunakan jalan tersebut untuk kepentingan ekonomis. Infrastruktur yang baik akan menstimulasi rakyat untuk bergerak menciptakan bisnis-bisnis baru dan lapangan-lapangan pekerjaan baru, dengan begitu semua orang dapat memiliki pekerjaan dan ekonomi kerakyatan akan berjalan, negara dapat penghasilan yang cukup dan dapat digunakan untuk membuat sekolah-sekolah dan rumah sakit untuk kembali menunjang aktifitas rakyatnya.
Kebijakan-kebijakan yang dibuat juga harus berpihak pada rakyat. Permudah izin usaha, cabut subsidi tidak masalah asalkan jaminan kesehatan dan pendidikan selalu tersedia. Pajak jangan memberatkan pengusaha kecil, dan uang pajak harus digunakan untuk kebaikan rakyat.
Melihat premis-premis di atas, apakah presiden sekarang dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kewajibannya?
Dengan masih tingginya angka kemiskinan, presiden belum dapat dikatakan berhasil melakukan tugasnya. Banyaknya orang yang menganggur atau sulit mendapatkan akses pekerjaan menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak orang miskin di Indonesia, sebanyak 5,33% dari 131,55 juta angkatan kerja masih menganggur. Presiden juga gagal mempersatukan bangsa, terbukti dengan masih banyaknya konflik horizontal yang terjadi di penjuru negeri, pada periode 2015-2016 saja tercatat 1.568 kejadian yang berbau SARA, ini bukti bahwa rakyat masih belum teredukasi dengan baik dan belum sejahtera baik secara ekonomi maupun batin.
Infrastruktur pun belum dikatakan memadai bagi rakyat. Masih banyak daerah-daerah yang masih belum bisa diakses, bahkan jalan-jalan yang ada pun masih tergolong buruk. Infrastruktur yang belum memadai akan menyulitkan distribusi logistik, kesulitan dalam pendistribusian tersebut akan berdampak pada tingginya harga-harga barang dan jasa, ditambah dengan sulitnya lapangan pekerjaan, rakyat akan tetap kesulitan dalam membeli dan mengakses kebutuhan-kebutuhan pokok. Memang sulit untuk mengurai masalah tersebut tanpa adanya infrastruktur yang menunjang kehidupan rakyat. Kesenjangan antar daerah juga tidak akan terselesaikan apabila pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Indonesia bagian barat saja.
Masalah paling mendasar ada pada instansi-instansi pemerintahan yang masih menggelapkan uang negara. Presiden belum berhasil menyelesaikan masalah korupsi. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat malah masuk ke dalam kantong pribadi. Hal ini membuat rakyat semakin sengsara.
Presiden tidak patut untuk dipuji. Presiden belum berhasil mensejahterakan rakyatnya. Rakyat tidak boleh terpesona dengan citra Presiden yang down to earth dan sederhana. Rakyat seharusnya terus menyerang presiden dengan kritik-kritik terhadap berbagai kebijakan yang presiden buat. Rakyat harus terus meminta Presiden untuk mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Tanpa adanya evaluasi dari rakyatnya, Presiden akan terus dibayangi dengan anggapan bahwa dirinya telah berhasil meskipun kenyataannya belum.
Meski begitu, banyak program-program yang nantinya diharapkan akan mensejahterakan rakyat khususnya dari sektor infrastruktur. Pembuatan jalan tol di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi diharapkan akan mempermudah distribusi barang dan membuka pekerjaan baru lewat mudahnya akses menuju kota-kota. Program Kartu Indonesia Sehat dapat mempermudah akses kesehatan bagi warga yang kurang mampu. Rakyat harus tetap mengawasi dan mengkritik kebijakan-kebijakan tersebut agar terus pada jalurnya. Rakyat juga harus tetap mendukung kinerja pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Serang pemerintah lewat kritik yang berisi dan membangun.
Keberhasilan pemerintah tidak boleh dipuji, karena itu merupakan kewajiban kepada rakyat. Tetapi kegagalan dari pemerintah harus terus diserang karena kewajiban rakyat lah untuk terus mengawasi kinerja pemerintah. Semoga Presiden dapat terus bekerja demi rakyat dan rakyat dapat sejahtera dan mendapatkan kehidupan yang layak karena pada UUD 1945 tercantum rakyat berhak mendapatkan kehidupan yang layak.
